Inilah Tiga Penyebab Mengapa Kasus Papua Tak Selesai

<DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Pemerintah diminta memberi perhatian lebih terhadap persoalan di Papua supaya tak terjadi blunder kebijakan. Apalagi Papua sedang menjadi sorotan internasional. "Persoalan Papua tidak hanya masalah lokal tapi sudah menjadi perhatian dunia internasional," kata Diaz Gwijangger, anggota Komisi X DPR asal Papua di gedung DPR, Senin, 7 November 2011. </DIV><BR><br /><DIV class=separator style="CLEAR: both; TEXT-ALIGN: center"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3K_Sulbps8AWjd4KqB55_Xy1oFYNzihDGSsGs8q8tnybjvP9Nr4OoOVe2sMNV-3q-1sYsF7lpyAVqcndunEUlNHmqyNXbXcV2c5d6Jx36tfCRgjscsy9DqyIC5ft9h6hWQHek4lBgNeZ2/s1600/konflik+papua.jpg" imageanchor="1" style="MARGIN-LEFT: 1em; MARGIN-RIGHT: 1em"><img alt="konflik papua" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3K_Sulbps8AWjd4KqB55_Xy1oFYNzihDGSsGs8q8tnybjvP9Nr4OoOVe2sMNV-3q-1sYsF7lpyAVqcndunEUlNHmqyNXbXcV2c5d6Jx36tfCRgjscsy9DqyIC5ft9h6hWQHek4lBgNeZ2/s1600/konflik+papua.jpg"></A></DIV><BR><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Diaz menyatakan ada tiga penyebab kenapa persoalan Papua tak pernah selesai. Pertama, terkait sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Diaz menilai, masyarakat Papua memandang sejarah Pepera belum selesai hingga kini. "Pemerintah dan rakyat Papua harus segera berdialog menyikapi masalah ini," ucap Diaz.</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Dialog diperlukan karena ada perbedaan pandangan antara rakyat Papua dengan pemerintah memandang Pepera ini. "Pemerintah anggap persoalan ini selesai sementara Papua tidak," kata dia. </DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Persoalan kedua, menurut Diaz, adalah sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM Papua. Diaz menyatakan, pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan secara tuntas. "Kalau Komnas menemukan pelanggaran, peradilan HAM seharusnya melaksanakan itu," ucap anggota Fraksi Partai Demokrat ini. </DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Diaz mengutarakan, persoalan krusial lain Papua adalah eskploitasi sumber daya alam. Menurut dia, warga Papua tidak pernah mendapat kompensi yang jelas. Eksploitasi terus dilakukan sementara rakyat Papua masih tetap dibawah garis kemiskinan. </DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Dia mengkritik pembentukan Tim Pengawas. Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua di DPR. Pembentukan tim ini dinilai tidak melibatkan perwakilan masyarakat setempat. Padahal, untuk menuntaskan masalah di wilayah ini perlu pendekatan kultural dan sosiologis. "Tapi saya tak dilibatkan," katanya. </DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Tim Pengawas ini seharusnya, kata Diaz, melaporkan hasilnya secara berkala ke publik. "Jangan ditumpuk dan diakumulasi sehingga jadi bom waktu," dia menjelaskan. </DIV><BR>Sumber : <a href="http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/11/07/brk,20111107-365251,id.html">tempointeraktif.com</A>

Inilah Kasus Mengapa Papua Penyebab Selesai Inilah Tiga Penyebab Mengapa Kasus Papua Tak Selesai

Pemerintah diminta memberi perhatian lebih terhadap persoalan di Papua supaya tak terjadi blunder kebijakan. Apalagi Papua sedang menjadi so...

Baca selengkapnya »

Mengapa Papua Penting bagi Partai Kebebasan Belanda?

<DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><B>Den Haag — </B>Partai untuk Kebebasan PVV, pimpinan politikus anti-Islam, Geert Wilders, minta Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal bertindak lebih tegas dalam masalah Papua. Belanda wajib membantu rakyat Papua karena berutang secara moral. Demikian disampaikan PVV. Menurut Wim Kortenoeven, anggota parlemen dari Partai untuk Kebebasan PVV, ada dua alasan. Pertama, rakyat Papua korban rezim penindas. Mereka hanya meminta pengertian atas keinginan mereka, yakni otonomi. "Itu tidak aneh melihat posisi mereka di Indonesia," kata Kortenoeven seperti dikutip <I>Radio Nederland,</I> Rabu (26/10/2011).</DIV><BR><br /><DIV class=separator style="CLEAR: both; TEXT-ALIGN: center"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvadS9BQJgYUOjOPqZ6j4T-2R5cy0lR_JifshCCxkRqoUxE9VGiQWpVpao_npUjySUnH53cGCM27Elz48jNvov9BXJ34VmI6pSfeihyx4SEcv4SleYI39MbTpekqKTitMNf5HAdy4yg6o/s1600/partai+kebebasan+belanda.jpg" imageanchor="1" style="MARGIN-LEFT: 1em; MARGIN-RIGHT: 1em"><img alt="papua partai kebebasan belanda" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvadS9BQJgYUOjOPqZ6j4T-2R5cy0lR_JifshCCxkRqoUxE9VGiQWpVpao_npUjySUnH53cGCM27Elz48jNvov9BXJ34VmI6pSfeihyx4SEcv4SleYI39MbTpekqKTitMNf5HAdy4yg6o/s1600/partai+kebebasan+belanda.jpg"></A></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><I>Mobil patroli yang ditumpangi 3 personel polisi dan 2 petugas pengamanan PT Freeport Indonesia ditembaki di Mil 35 (Kilometer 56), areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (26/10) pukul 00.15. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu</I></SPAN></DIV><BR><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Kedua, tahun 1963, Belanda memberikan beberapa janji politik kepada Papua terkait kemerdekaan. Belanda bahkan membantu merancang bendera untuk Papua, yaitu bendera Bintang Kejora. PVV prihatin dengan nasib rakyat Papua dan merasa wajib membantu rakyat Papua melihat hubungan panjang Belanda-Papua. Sayang, janji-janji itu tidak pernah ditepati. Kortenoeven menambahkan, Papua secara paksa digabung dalam NKRI, walaupun itu bukan keinginan rakyat. "Karena itu, kami menganggap mereka berhak menuntut otonomi," ujar Kortenoeven.</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">PVV ingin agar Uri Rosenthal turun tangan, yaitu dengan membahas masalah ini dengan rekan sejawatnya dari Indonesia. Dalam pembicaraan itu, Menlu Belanda harus mengangkat isu-isu berikut. Rakyat Papua tidak lagi boleh dianiaya seperti terjadi sekarang. Penindasan harus berhenti. Papua harus diberi kesempatan untuk bebas berbicara. Pengibaran bendera Bintang Kejora tidak lagi dilarang. Para pemimpin Papua yang ditangkap dalam protes pekan lalu harus dibebaskan.</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><B>Tidak sah</B></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Menurut PVV, orang-orang itu ditangkap secara tidak sah. Para pemimpin itu ditahan karena memiliki pendapat politik tertentu. "Sebuah negara yang bersahabat dengan Belanda tidak boleh melakukan hal tersebut, dan memperlakukan warganya dengan sopan. Itu dasar persahabatan yang baik," kata Kortenoeven menjelaskan.</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Belanda, khususnya Rosenthal, menurut anggota PVV ini, harus bersikap lebih tegas karena diplomasi diam-diam yang selama ini diterapkan sama sekali tidak berhasil. Rosenthal harus berani berkata, "Jika kalian tidak mau mendengar, kalian harus merasakan dampaknya. Penindasan terhadap kelompok-kelompok lemah Papua tidak bisa ditoleransi. Mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan tentara Indonesia."</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Jika Indonesia tetap tidak mau mendengarkan seruan itu, maka sanksi bisa diberlakukan Belanda. Juga jika itu bisa merugikan hubungan dagang antara kedua negara. "Ini rakyat yang tidak berdaya. Lain hal jika ini menyangkut gerakan gerilya bersenjata berat yang menuntut pemisahan. Namun, ini hanya menyangkut orang-orang tidak berdaya yang hanya mau mengibarkan bendera. Untuk itu, mereka ditangkap, dipenjarakan, dan dianiaya karena menyanyikan lagu kebangsaan."</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">"Itu tidak bisa diterima," kata Kortenoeven. Walaupun demikian, ia juga menambahkan, tidak mau menyentuh integritas teritorial Indonesia, tetapi meminta pengertian atas keinginan otonomi kelompok-kelompok di Papua. Ditambahkan, jika rakyat Papua menyatakan ingin lepas dari NKRI dan melakukan perjuangan kemerdekaan, menurut PVV, itu adalah sebuah perkembangan yang tidak diinginkan dan harus dipikirkan betul-betul.</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><B>Kelompok minoritas</B></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">PVV ingin agar hubungan antara Indonesia dan Belanda tetap berlangsung seperti sekarang. Namun, pada waktu bersamaan, Partai untuk Kebebasan ini juga ingin agar posisi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, seperti Papua, membaik. "Kami ingin Indonesia berhenti menoleransi pembakaran gereja, kekerasan, dan ancaman terhadap kelompok Kristen yang kadang kala dilakukan pemerintah daerah."</DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></DIV><br /><DIV style="TEXT-ALIGN: justify">Pemerintah pusat harus mengakhiri situasi itu. Pemerintah di Jakarta harus melindungi kelompok minoritas dari agresi pihak ketiga. Itu bisa pemerintah daerah, tetapi juga perseorangan. Pemerintah RI harus menjaga agar hukum ditegakkan. Demikian Wim Kortenoeven, anggota parlemen Belanda dari Partai untuk Kebebasan PVV, kepada John Tyler, wartawan <I>Radio Nederland</I>.</DIV><BR>Sumber : <a href="http://internasional.kompas.com/read/2011/10/29/14232529/Mengapa.Papua.Penting.bagi.Partai.Kebebasan.Belanda?284722336">internasional.kompas.com</A>

Belanda Kebebasan Mengapa Papua Partai Penting Mengapa Papua Penting bagi Partai Kebebasan Belanda?

Den Haag — Partai untuk Kebebasan PVV, pimpinan politikus anti-Islam, Geert Wilders, minta Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal bertind...

Baca selengkapnya »